The best Side of agus joko pramono
The best Side of agus joko pramono
Blog Article
The board can comply with up on this kind of detection by conducting investigative audit, possibly depending on its initiative or even the requests of legislation enforcement officials, he described.
Sepuluh nama yang telah diserahkan kepada Presiden Joko Widodo tersebut masih memiliki masalah buruk yang berkaitan dengan rekam jejak kapasitas, integritas, dan independensi. Situasi ini justru berpotensi untuk menambah bencana pemberantasan korupsi ke depan.
Sedangkan Anggota II membawahi bidang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara bidang perekonomian dan perencanaan pembangunan nasional.
"Saya rasa mereka ingin mengetahui pandangan saya ke depan apabila menjadi pimpinan KPK. Dan saya sudah sampaikan apa yang dalam pikiran saya," kata Agus.
Additionally, he has participated in various Intercontinental workshops and classes and has contributed for a speaker in Global community forums, such as the United Nations meetings on SDGs and within the INTOSAI Congress.
"Konflik kepentingan menjadi isu serius pada KPK periode sebelumnya. Untuk itu, upaya mencegahnya harus dilakukan dengan serius, termasuk seluruh kandidat dari unsur penegak hukum harus berhenti sebelum dilantik," kata Praswad.
Nama-nama yang lolos itu sudah diserahkan ke Presiden Jokowi untuk nantinya dikirim ke DPR guna menjalani tes akhir match and right check. DPR nantinya memilih 5 orang untuk menjadi Pimpinan KPK.
Through BPK's audit, a weak Command program in an establishment is usually detected, he remarked, adding the board then issues some suggestion aimed toward increasing the internal Regulate method.
Commonly, the requests are from legislation enforcement officials followed up from BPK’s investigation or their particular investigation,” Pramono highlighted.
Alamsyah ikut bersuara saat terjadi polemik alih standing click here pegawai KPK melalui tes wawasan kebangsaan pada 2021. Ia meminta pimpinan KPK menunda pelantikan pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN) karena kemungkinan pelantikan itu didasarkan instrumen hukum yang cacat prosedur.
“It is because the conventional on the state’s losses need to be genuine and definite by measuring the standardization course of action and examining the appropriate normal. So, we can't comprehensive Those people that aren't nevertheless stipulated while in the law or in any existing rules,” he remarked.
Ketika ditanya apakah dia yakin dan percaya diri dengan jawaban yang disampaikannya di hadapan para penguji, Agus hanya merespons singkat. "
Menurut Agus, tes wawancara dilakukan supaya para penguji mengetahui rekam jejak dan pemikiran Capim KPK jika terpilih menjadi pemimpin di lembaga antirasuah itu.
The point out’s losses calculated via the BPK needs to be true and definite, for instance asset reduction, income, or point out’s securities, he famous, including that the board didn't determine the state’s losses because of forest destruction in Riau or mining in Papua.